Hello world!

tybuttanim2.gif

________________________________________
PROFIL PENDIDIKAN DI INDONESIA
Dra. T. IRMAYANI Msi
Fakultas FISIPOL
Ilmu Administrasi Negara
Universitas Sumatera Utara
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Sudah menjadi rahasia umum bahwa mutu pendidikan di Indonesia kini
terpuruk kejurang yang dalam. Pada tahun 1970-an bisa dikatakan kualitas
pendidikan di Indonesia masih cukup baik. Pada saat itu Malaysia banyak membawa
guru-guru dan dosen-dosen Indonesia ke Malaysia. Selain tenaga pengajar formal,
tenaga pengajar non formal seperti ustadz dan mubalig juga banyak yang mengajar
di Malaysia dengan penghasilan yang memuaskan. Disamping itu, banyak para
mahasiswa Malaysia yang menimba ilmu di negeri kita ini. Negara yang dulu menjadi
“murid” kita kini telah menjadi negara maju. Komitmen mereka terhadap
pembangunan Sumber Daya Manusia yang dicanangkan sejak kemerdekaannya telah
mengambil konsekwensi alokasi anggaran belanja negara untuk pendidikan sampai
25 persen. Ditambah lagi dengan kewajiban masyarakat dunia usaha memberi
donasi dari setiap keuntungan usahanya.
Itu gambaran keberhasilan Malaysia yang pernah jadi “murid” kita. Mutu pendidikan di Indonesia dari hasil survei Asiaweek edisi 30 Juni 2000 terhadap beberapa universitas negeri terkemuka berada di bawah peringkat 50, UI Jakarta di peringkat ke 61, UGM Yogyakarta peringkat ke 68, UNDIP Semarang peringkat ke 73, dan UNAIR Surabaya peringkat ke 75. Indonesia yang pernah jadi guru menjalani situasi terbalik saat ini kenapa itu terjadi ? Ada beberapa faktor yang menyebabkannya (1) Pemerintah; (2) Sumber Daya; (3) Masyarakat; (4) Kurikulum, dan Sistem Pengajaran; (5) Masalah pendidikan tidak pernah dianggap sebagai isyu politik. Faktor-faktor ini akan dijelaskan dalam tulisan ini agar kita memahami bagaimana profil pendidikan di Indonesia dan apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki mutu pendidikan.
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan faktor-
faktor apa yang menyebabkan terjadinya krisis mutu pendidikan di Indonesia. Secara
minor dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana peran pemerintah
2. Bagaimana sumber daya yang tersedia
3. Apakah masyarakat peduli terhadap pendidikan di tanah air ?
4. Bagaimana dengan kurikulum dan sistem pengajaran yang ada
5. Bagaimana kepedulian partai politik terhadap pendidikan kita.
________________________________________
Page 2
2002 digitized by USU digital library
2
C. Tujuan
1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pendidikan kita
2. Untuk mengetahui seberapa besar anggaran pendidikan
3. Untuk mengetahui mutu dan jumlah guru yang tersedia
4. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat terhadap dunia pendidikan.
________________________________________
Page 3
2002 digitized by USU digital library
3
BAB II
KEWENANGAN DI BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, menyebutkan
bahwa kewenangan Pemerintah Pusat di bidang pendidikan sebanyak 10 (sepuluh)
buah. Kesepuluh kewenangan Pemerintah Pusat di bidang pendidikan, meliputi :
a) Penetapan standar kompetensi siswa dan warga belajar serta pengaturan
kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional serta pedoman
pelaksanaannya.
b) Penetapan standar materi pelajaran pokok
c) Penetapan persyaratan perolehan dan penggunaan gelar akademik
d) Penetapan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan
e) Penetapan persyaratan penerimaan, perpindahan, sertifikat siswa, warga belajar,
dan mahasiswa
f) Penetapan persyaratan pemintakan/zoning, pencarian, pemanfaatan, pemindahan, penggandaan, sistem pengamanan dan kepemilikan benda cagar budaya serta persyaratan penelitian arkeologi.
g) Pemanfaatan hasil penelitian arkeologi nasional serta pengelolaan museum
nasional, galeri nasional, pemanfaatan naskah sumber arsip, dan monumen yang
diakui secara internasional.
h) Penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi
pendidikan dasar, menengah, dan luar sekolah.
i) Pengaturan dan pengembangan pendidikan tinggi, pendidikan jarak jauh serta
pengaturan sekolah internasional.
j) Pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia.
Kesepuluh kewenangan Pemerintah Pusat di bidang pendidikan tadi, pada
esensinya mencakup pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan luar
sekolah, pendidikan tinggi, pendidikan jarak jauh, sekolah internasional, cagar
budaya, arkeologi, museum, galeri, naskah arsip, monumen, serta bahasa dan
sastra. Dan kewenangan-kewenangan di bidang pendidikan tadi dituangkan dalam
bentuk :
1. Penetapam standar :
a. Kompetensi siswa dan warga belajar, serta pengaturan kurikulum nasional
dan penilaian hasil belajar nasional dan pedoman pelaksanaannya.
b. Materi pelajaran pokok.
2. Penetapan persyaratan :
a. Perolehan dan penggunaan gelar akademik
b. Penerimaan, perpindahan, sertifikasi siswa, warga belajar dan mahasiswa.
c. Pemintakan/zoning, pencarian, pemanfaatan, pemindahan, penggandaan,
sistem pengamanan dan kepemilikan benda cagar budaya serta pendidikan
arkeologi.
3. Penetapan Pedoman ;
a. Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.
4. Penetapan kalender :
a. Pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar,
menengah, dan luar sekolah.
________________________________________
Page 4
2002 digitized by USU digital library
4
5. Pengaturan dan pengembangan :
a. Pendidikan tinggi, pendidikan jarak jauh, serta pengaturan sekolah
internasional
6. Pembinaan dan Pengembangan :
a. Bahasa dan sastra Indonesia
7. Pengelolaan :
a. Museum nasional dan galeri nasional
8. Pemanfaatan :
a. hasil penelitian arkeologi nasional, naskah sumber arsip, dan monumen yang
diakui secara internasional.
Sementara itu, berdasarkan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 25
Tahun 2000, Provinsi sebagai Daerah Otonom memiliki kewenangan Provinsi di
bidang pendidikan tersebut adalah :
a. Penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat
minoritas, terbelakang, dan atau tidak mampu.
b. Penyediaan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan untuk
taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan
luar sekolah.
c. Mendukung/membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi selain pengaturan
kurikulum, akreditasi dan pengangkatan tenaga akademis.
d. Pertimbangan pembukuan dan penutupan perguruan tinggi.
e. Penyelenggaraan sekolah luar biasa dan balai pelatihan dan/atau penataran guru.
f. Penyelenggaraan museum provinsi, suaka peninggalan sejarah, kepurbakalaan.
Kajian sejarah dan nilai tradisional, serta pengembangan bahasa dan budaya
daerah.
Keenam kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom di bidang pendidikan
pada esensinya mencakup pendidikan taman kanak-kanak. Pendidikan dasar,
pendidikan menengah, dan pendidikan luar sekolah, pendidikan tinggi, sekolah luar
biasa, pelatihan dan/atau penataran, museum, suaka peninggalan sejarah,
kepurbakalaan, bahasa dan budaya.
Dan kewenangan-kewenangan Provinsi tadi dituangkan ke dalam
bentuk :
1. Penetapan kebijakan :
a. Penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang,
dan tidak mampu.
2. Penyediaan bantuan :
a. Pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan untuk taman kanak-
kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan luar sekolah.
b. Penyelenggaraan pendidikan tinggi (kecuali kurikulum, akreditasi dan
pengangkatan tenaga akademis).
3. Pertimbangan :
a. Pembukuan dan penutupan perguruan tinggi.
4. Penyelenggaraan :
a. Sekolah luar biasa dan balai pelatihan dan/atau penataran guru.
b. Museum provinsi, suaka peninggalan sejarah, kepurbakalaan, kajian sejarah
dan nilai tradisional.
5. Pengembangan :
a. Bahasa dan budaya daerah.
________________________________________
Page 5
2002 digitized by USU digital library
5
Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor
22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pendidikan merupakan salah
satu dari 11 (sebelas) kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten
dan Daerah Kota. Sejalan dengan kewenangan Pemeritnah Pusat dan Provinsi
sebagai Daerah Otonom di bidang pendidikan sebagaimana telah diatur dalam
Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000.
Maka, kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota di bidang
pendidikan, antara lain :
1. Penyelenggaraan :
a. Pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan luar sekolah, serta
pendidikan tinggi, pendidikan jarak jauh, dan sekolah internasional.
b. Penilaian hasil belajar secara nasional (pembuatan soal, pencetakan, dan
penyelenggaraan) sekolah dasar, menengah, dan luar sekolah.
c. Kurikulum nasional
d. Pembiayaan pendidikan
e. Kalender pendidikan dan jam belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan
dasar, menengah, dan luar sekolah.
f. Penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang,
dan atau tidak mampu.
g. Museum Kabupaten, suaka peninggalan sejarah, kepurbakalaan, kajian
sejarah dan nilai tradisional.
2. Penetapan standar :
a. Materi pelajaran tambahan
3. Pengembangan :
a. Bahasa dan budaya daerah
Sekalipun ketujuh kewenangan tadi secara normatif adalah merupakan
kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Namun, desentralisasi pendidikan
kepada Daerah Kabupaten/Kota pada esensinya bukan hanya pemberian
kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, tapi
kewenangan
pendidikan juga seharusnya diberikan kepada lembaga-lembaga sekolah yang ada di
Daerah Kabupaten/Kota.
________________________________________
Page 6
2002 digitized by USU digital library
6
BAB III
PEMBAHASAN
A. Pemerintah
Pemerintah yang dimaksud di sini adalah pemerintah pusat dan pemertintah
daerah, baik yang eksekutif maupun legislatif. Pemerintah harus menyadari bahwa
pendidikan nasional mempunyai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan
mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, dan memiliki
pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang
mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan
(Darmaningtyas,1999 : 4-5). Tujuan itu dapat dicapai dengan mutu pendidikan yang
baik, oleh karena itu pemerintah harus menyadari bahwa investasi terpenting dan
terbaik yang harus dilakukan adalah dalam pendidikan khususnya dan peningkatan
mutu Sumber Daya Manusia umumnya.
Untuk meningkatkan mutu pendidikan maka sistem pendidikan yang
sentralistik harus dihapuskan. Maksudnya semua unsur administratif dan manajemen
mulai dari perencanaan, penguatan lembaga/institusi pendidikan hingga supervisi
dan evaluasi pendidikan diatur dari atas oleh pusat yang dilaksanakan oleh
kementrian pendidikan nasional, kantor wilayah (kanwil) yang ada di Tingkat I
(propinsi) dan dinas yang ada di daerah Tingkat II (Kabupaten/Kotamadya). Hirarki
ini secara administratif menunjukkan siklus birokrasi yang panjang dan berliku0liku
yang dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas kinerja pendidikan nasional.
Terlalu kuatnya dominasi
pemerintah pusat dalam manajemen mikro
penyelenggaraan pendidikan secara sistematik telah memadamkan akuntabilitas
lembaga pendidikan kepada masyarakat. Oleh sebab itu strategi yang diperlukan
adalah strategi pembangunan yang memberdayakan, memberikan kepercayaan yang
lebih luas dan mengembangkan urusan pengelolaan pendidikan kepada lembaga
pendidikan. Peran pemerintah lebih banyak ditekankan pada pelayanan agar proses
pendidikan di sekolah berjalan secara efektif dan efesien (Republika, 30 Oktober
2000). Hal ini haris dilakukan katena sistem sentralisasi terbukti tidak terlalu
kondusif bagi upaya peningkatan mutu pendidikan.
Berdasarkan pengalaman pada banyak negara yang menyelenggarakan
desentralisasi pendidikan, memperlihatkan bahwa praktek desentralisasi pendidikan
bukan hanya kepada Pemerintah Daerah, tapi juga kepada lembaga-lembaga
sekolah. pAda negara-negara yang tergabung dalam OECD (Organization for
Economic Cooperation and Development) misalnya, kewenangan-kewenangan bidang
pendidikan diserahkan kepada lembaga sekolah. Diantaranya, kewenangan dalam
organisasi dan proses belajar mengajar,manajemen guru,strukturdan perencanaan, serta sumber daya. Penjelasan lebih lanjut mengenai beberapa
kewenangan bidang pendidikan yang diserahkan kepada lembaga-lembaga sekolah
dapat dilihat pada Tabel berikut :
________________________________________
Page 7
2002 digitized by USU digital library
7
Tabel : Desentralisasi kewenangan pada Lembaga Sekolah
Jenis-Jenis Kewenangan
Uraian
Organisasi dan Proses Belajar
Mengajar
Menentukan sekolah yang dapat diikuti
murid
Waktu belajar di sekolah
Penentuan buku yang digunakan
Kurikulum
Metode pembelajaran
Manajemen Guru Memilih
Dan memberhentikan Kepala Sekolah
Memulih dan memberhentikan guru
Menentukan gaji guru
Memberikan tanggung jawab pengajaran
kepada guru
Menentukan dan mengadakan pelatihan guru
Struktur dan Perencanaan
Membuka dan menutup sebuah sekolah
Menentukan program yang ditawarkan
sekolah
Defenisi dari isi mata pelajaran
Pengawasan atas kinerja sekolah
Sumber Daya
Program pengembangan sekolah
Alokasi anggaran untuk guru dan tenaga
administrasi (personnel)
Alokasi anggaran non-personnel
Alokasi anggaran untuk pelatihan guru
Sumber : Burki, Sahid J., Guilemno E. Perry, dam William R. Dillinger Beyond the
Centet : Decetralizing the State. Whashingtong DC. World Bank, 1999. Hal. 17.
Mengamati pengalaman praktek desentralisasi pendidikan pada negara-negara yang
tergabung dalam OECD tadi., maka sebagian kewenangan di bidang pendidikan yang
sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sudah seharusnya
sebagian kewenangan di bidang pendidikan lainnya diserahkan kepada lembaga-
lembaga sekolah.
B. Sumber Daya
Rendahnya anggaran pendidikan merupakan kendala yang besar. Pemerintah
seharusnya membuat sebuah ketentuan anggaran pembangunan pendidikan
sekurang-kurangnya 25% dari APBN. Hal ini harus diusahakan bersama oleh
pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan mengikut sertakan masyarakat
bisnis. Tampaknya pemerintah belum menyadari pentingnya pendidikan bagi
pembangunan bangsa, ini tampak dari anggaran pendidikan sekitar 8%, turun
menjadi 6% untuk tahun anggaran 1999/2000, dan semakin turun pada tahun
anggaran 2000/2001 menjadi hanya sekitar 5%. Rendahnya anggaran pendidikan
diperburuk lagi dengan sistem pengelolaan anggaran yang terpusat. Pengelolaan
anggaran pendidikan secara terpusat telah mengakibatkan penggunaan sumber daya
sangat tidak efisien. Seringkali pemerintah pusat mengasumsikan sendiri kebutuhan-
kebutuhan yang diperlukan oleh lembaga pendidikan (sekolah) dan kemudian
mendistribusikannya. Padahal apa yang dibutuhkan oleh sekolah belum tentu sesuai
dengan yang diasumsikan oleh pusat, tentu ini menjadi sia-sia.
________________________________________
Page 8
2002 digitized by USU digital library
8
Rendahnya anggaran pendidikan juga mengakibatkan tidak sebandingnya
jumlah sekolah, guru dan jumlah siswa. Dari data terakhir Badan Pusat Statistik
(BPS) yang diperoleh yaitu pada tahun 1997 jumlah siswa SD 19.281.216 orang
dengan jumlah guru 1.165.785 dan sekolah 150.595 buah, ini berarti 1 buah SD
hanya mempunyai 8 orang guru. Jumlah siswa SMP ada 13.054.712 orang dengan
jumlah guru 430.981 dan sekolah 20.544 buah, artinya 1 buah SMP hanya
mempunyai 20 orang guru dengan melayani 635 siswa. Untuk siswa SMA berjumlah
7.608.785 orang dengan jumlah guru 323.416 dan tersebar pada 11.465 buah
sekolah, artinya 1 buah SMA mempunyai 28 orang guru dengan melayani 644 siswa.
Perguruan Tinggi (Negeri + Swasta) mempunyai siswa 2.350.971 orang dengan
jumlah tenaga edukatif 158.357 orang dan tersebar pada 1370 Perguruan Tinggi
maka setiap Perguruan Tinggi rata-rata mempunyai 115 staf pengajar. Minimnya
jumlah tenaga pendidik ditambah lagi dengan kecilnya gaji yang diterima dan
berbagai penyelewengan yang berlangsung secara struktural dan kelembagaan yang
terus terjadi, seperti pemotongan gaji guru, manipulasi dan bantuan operasi
pendidikan, pungli dalam urusan kenaikan pangkat dan sebagainya, mengakibatkan
semakin runtuhnya mutu pendidikan kita. Di samping itu kemiskinan pendidikan kita
tambah lagi dengan minimnya sarana dan prasarana perpustakaan dan mahalnya
harga buku terutama buku-buku impor, karena dengan mahalnya harga buku dan sulitnya
mendapat buku-buku impor menyebabkan tertinggalnya informasi perkembangan ilmu pengetahuan.
C. Masyarakat
Jika kita lihat saat ini partisipasi masyarakat masih rendah terhadap
perkembangan pendidikan. Masyarakat yang teridiri dari berbagai unsur, baik partai
pollitik, lembaga swadaya masyarakat, dan berbagai organisasi kemasyarakatan
belum sadar atau belum merasa berkepentingan bahwa ada pendidikan yang baik,
yaitu bermutu, dapat dijangkau oleh semua orang yang memerlukan, dan
menghasilkan kemampuan dalam berbagai keahlian.
Jika berbicara soal mutu bukan tidak ada sekolah di Indonesia yang bermutu,
ada sekolah Global Jaya, sekolah Pelita Harapan dan Sekolah Bina Nusantara.
Sekolah di Jakarta yang go internasional seperti ini memang mempunyai muttu
yang baik, akan tetapi tidak semua masyarakat kita mampu sekolah disana. Misalnya
untuk menyekolahkan seorang anak di sekolah Global Jaya, kita harus mengeluarkan
uang pangkal Rp.38,5 juta, sedangkan uang sekolah perbulan Rp. 2,1 juta. Di
sekolah nasional plus yang lain, sekolah Pelita harapan di Tanggerang menentukan
uang sekolah dibayar dengan dolar AS. Seorang siswa SMU Pelita Harapan,
umpamanya pertahun harus membayar antara US $ 2.500. biaya sekolah seorang
SMU Bina Nusantara maksimal Rp. 3 juta perbulan. Di sini, sistem belajarnya seperti
di Perguruan Tinggi. Siswa tidak dikelompokkan menurut kelas 1,2 dan 3, tapi
digabungkan menurut mata pelajaran. Itu sebabnya biaya bervariasi, bergantung
pada jumlah mata pelajaran yang diambil, (Tempo, 18 Maret 2001).
Kita menyadari bahwa sekolah yang bermutu itu sangat dibutuhkan, akan
tetapi ternyata tidak semua orang yang memerlukannya dapat menjangkaunya.
Ternyata kesenjangan kaya dan miskin tercermin juga dalam dunia pendidikan.
Ketika sekolah yang baik demikian mahal dan sekolah yang murah juga kualitas
belajar mengajarnya, kewajiban masyarakat/kita semua berperan aktif dan mencari
solusi agar pemerataan pendidikan yang baik bisa direalisasi.
________________________________________
Page 9
2002 digitized by USU digital library
9
D. Kurikulum dan Sistem Pengajaran
Sistem pendidikan yang sentralisasi termasuk kurikulum pendidikan telah
melahirkan berbagai permasalahan. Siswa dibebani dengan kurikulum-kurikulum
nasional sehingga tidak mengenal daerahnya sendiri. Misalnya siswa harus mengnal
seluruh propinsi yang ada di tanah air, tetapi tidak diperkenalkan Kabupaten/Kota
yan gada didaerahnya. Siswa diperkenalkan dengan hasil-hasil bumi dari daerah lain,
ttapi tidak diperkenalkan apa hasil dari masing-masing Kabupaten/Kota yang ada di
daerahnya. Siswa diwajibkan untuk mengetahui sejarah berdirinya negara kita,
tetapi tidak diwajibkan untuk mengetahui bahkan tidak diberitahukan sejarah
daerahnya sendiri.
Di samping itu pelajaran wajib kita berputar-putar pada pendidikan agama,
Pancasila dan Bahasa Indonesia. Sementara kita lupa betapa pentingnya pelajaran
olah raga, seni rupa, musik, sastra atau humaniora, karena pelajaran-pelajaran
tersebut meningkatkan kreativitas dan inovasi siswa.
Sistem pengajaran yang lebih demokrasi dan komunikatif harus lebih
dikembangkan. Seringkali kita lihat dalam proses belajar mengajar terjadi satu arah,
pengajar menerangkan dan siswa hanya mendengar san mencatat. Ada beberapa hal
yang menyebabkan mengapa sistem pengajaran ini sering dipakai yaitu, ruangan
dan tenaga pengajar yang tersedia kurang mencukupi kebutuhan, padahal jumlah
siswa yang ditampung cukup besar. Masalah lain adalah tidak dimungkinkannya
pengajar memiliki bentuk pengajaran lain. Misalnya jadwal mata kuliah atau mata
pelajaran ditentukan tanpa terlegih dahulu berunding dengan pengajar yang
bersangkutan. Hal ini tentu tidak memungkinkan pengajar untuk memiliki bentuk
mengajaran secara lebih leluasa.
Untuk pengembangan pendidikan pengajar harus melakukan aksi dan
mengadakan interaksi. Pengajar tidak cukup bila hanya berbicara saja. Ia juga perlu
membuat variasi di dalam peragaan, dan dia juga harus menunjukkan sesuatu.
Dengan kata lain, aksi dikombinasikan dengan demonstrasi atau peragaan. Untuk
merangsang daya pikir siswa maka dalam pembicaraan atau diskusi antar pengajar
dan siswa. Diskusi di dalam setiap pelajaran mempunyai dua fungsi. Di satu pihak
menimbulkan dan menggerakkan motivasi dalam diri siswa, sedangkan di pihak lain
memberi kesempatan kepada pengajar untuk memeriksa perbendaharaan pengetahuan siswa tentang masalah yang diajarkan (Ad. Rooijakkers, 1991 : 75).
Dengan diskusi pemikiran kritis sangat dirangsang, siswa belajar menerima kritik,belajar
mempertahankan sesuatu pendiriannya serta belajar bagaimana memperhitungkan rekan-rekan diskusinya.
E. Masalah Pendidikan Tidak Pernah Dianggap Sebagai Isyu Politik
Selama ini masalah pendidikan tidak pernah dianggap sebagai isyu politik.
Dalam setiap kebijakan atau visi dan misi yang dikemukakan oleh kepala daerah
dapat dikatakan hampir tidak ada menyentuh masalah pendidikan. Kita tidak tahu
arah kecenderungan sikap dan apresiasi mereka mengenai pentingnya pendidikan.
Kalaupun secara kognitif tahu bahwa pendidikan itu penting, akan tetapi tuntutan-
tuntutan mendesak mengenai berbagai sektor yang bersikap fisik dan proyek-priyek
yang menyangkut kepentingan jangka pendek jauh lebih banyak dikalangan politisi
dadakan yang berkuasa didaerah-daerah dewasa ini.
Kita akan semakin kuatir dengan tidak adanya suatu ketentuan akan sebuah
peraturan yang mengatur berapa besarnya alokasi anggaran untuk sektor
pendidikan. Bagaimana mengharapkan apresiasi mengenai pentingnya pendidikan
dari para anggota DPRD yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan yang
memadai dan tingkah laku yang cenderung “mabuk demokrasi“, bahkan
________________________________________
Page 10
2002 digitized by USU digital library
10
kekuasaan partai-partai politik bisa menentukan bermacam-macam agenda yang
belum tentu sesuai dan menunjang upaya bangsa untuk mengunggulkan agenda
pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia.
Agar supaya terjamin bahwa pemerintah berada di tangan orang-orang yang
mempunyai apresiasi pentingnya pendidikan, maka dalam masyarakat harus ada
kehidupan dan proses politik yang dinamis.
Kita sudah berkewajiban untuk mengusahakan agar lembaga legislatif dan
eksekutif diduduki orang-orang yang tepat. Apabila ternyata kurang memenuhi
kepentingan masyaraakat (dunia pendidikan) dalam pemilihan berikut orang tersebut
diganti dengan orang lain yang lebih tepat. Masyarakat harus memperjuangkan
bahwa hanya orang-orang dengan kesadaran tinggi tentang pendidikan bermutu
yang terpilih sebagai anggota legislatif dan eksekutif.
BAB IV
PENUTUP
Tantangan untuk perbaikan sistem pendidikan dimasa yang akan datang
adalah memperbaiki mutu pendidikan serta meningkatkan partisipasi masyarakat
terhadap pendidikaan. Ada dua hal penting untuk melihat pendidikan masa depan.
Pertama, menyangkut soal substansi filosofis pendidikan, yaitu apa tujuan
dilaksanakannya pendidikan sebagai konsekwensi yang dimunculkan nantinya
mengenai kebijakan dan strategi yang mampu mendukungnya. Kedua, menyangkut
dimensi politis yaitu bagaimana posisi pendidikan dalam konstelasi politik nasional.
Akhirnya kita tahu bahwa masalah pendidikan merupakan masalah paling
utama jika kita sungguh-sungguh memahami hakikat pembangunan nasional sebagai
pembangunan kualitas manusia Indonesia yang seutuhnya. Oleh karenanya
kita
harus sudah mulai membangun lenbaga pendidikan sebagai perusahaan besar yang
menghasilkan alat vital dari seluruh perusahaan lainnya. Artinya management
building akan menjadi prioritas dan konsentrasi kegiatan.
________________________________________
Page 11
2002 digitized by USU digital library
11
DAFTAR PUSTAKA
Darmaningtyas, 1999, Pendidikan Pada dan Setelah Krisis (Evaluasi pendidikan di
masa krisis); Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Badan Pusat Statistik (BPS), Data Partisipas Pendidikan di Indonesia
Harian Republika, Sabtu, 19 Agustus 2000; Senin, 30 Oktober 2000.
Majalah Tempo, Edisi 18 Maret 2001.
Rooijakkers, Ad.,.1991, Mengajar dengan sukses (Petunjuk untuk merencanakan
dan menyampaikan pengajaran), Jakarta, PT.Grasindo.
Suryadi, Ace dan Tilaar,A.R.,1993, Analisis Kebijakan Pendidikan (Suatu
Pengantar), Bandung, Rosdakarya.
________________________________________
Page 12
2002 digitized by USU digital library
12
KATA PENGANTAR
Pembangunan adalah usaha terencana dan terarah untuk meningkatkan kemampuan,
kesejahteraan hidup manusia
yang menuntut adanya perubahan-
perubahan sosial dan budaya, pembangunana adalah mengisi kemerdekaan untuk
membahagiakan manusia Indonesia dan pembangunan itu sendiri adalah strategi
kesejahteraan untuk generasi sekarang dan untuk kehidupan generasi akan datang
yang lebih baik.
Dari makna di atas, maka pendidikan merupakan modal dasar bagi generasi
muda agar siap dalam menjalani hidup. Oleh karenanya pendidikan yang “baik“
yang didukung oleh sarana dan prasarana, dana dan fasilitas sangat kita butuhkan.
Sebuah pendidikan yang “baik“ membutuhkan biaya yang sangat besar.
Akan tetapi dengan partisipasi
masyarakat dan kepedulian pemerintah terhadap
mutu pendidikan, maka modal yang ditanam ini sangat bernilai pada masa yang
akan datang. Modal yang ditanam di bidang pendidikan tidak tampaak saat itu juga,
akan tetapi sangat berarti bagi masa depan bangsa. Profil pendidikan ini sangat baik untuk dikaji karena menyangkut kelangsungan masa depan bangsa ini. Semoga tulisan ini bermanfaat.
________________________________________
Page 13
2002 digitized by USU digital library
13
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I
PENDAHULUAN
________________________________________
Page 14
2002 digitized by USU digital library
14
PERANAN KEPALA DESA SEBAGAI
PELOPOR PEMBANGUNAN
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Rakyat Indonesia telah berkembang, dilihat dari segi ketatanegaraan, jauh
sebelum kedatangan bangsa Eropa. Telah terdapat lembaga-lembaga pemerintah
yang pada dasarnya aada tiga tingkat, pertama nasional (Raja), kedua tingkat
Kabupaten (Bupati) dan ketiga tingkat Desa (Kepala Desa).
Hidup bersama melahirkan tata hidup yang berkembang menjadi adat, yang
ditaati tanpa syarat oleh segenap anggota masyarakat. Adat adalah tidak lain dari
hukum yang tidak tertulis, turun temurun sejak adanya nenek moyang, hukuman
bagi yang melanggar berupa sikap tindakan dari keseluruhan golongan. Oleh karena
itu masyarakatnya disebut masyarakat hukum (rechts gemeenschap). Dengan
demikian maka tiap daerah mempunyai adat istiadatnya masing-masing, mengatur
dan mengurus hidup bersama. Istilah “mengatur“ berarti bahwa ada orangnya
yang mengatur, yang dapat terdiri dari satu atau lebih orang atau suatu lembaga.
Istilah lain dari mengatur ialah “memerintah“ maka lembaganya sisebut
pemerintah.
Ada tiga unsur pokok pada pemerintahaan desa, pertama Kepala Desa, kedua
Pamong Desa dan ketiga Rapat Desa. Kepala Desa adalah penguasa tunggal dalam
pemerintahan desa. Bersama-sama dengan pembantunya ia merupakan Pamong
Drsa. Kepala Desa adalah pelaksana dan penyelenggara urusan rumah tangga desa,
dan di samping itu ia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintaah. Meskipun
demikian di dalam melaksanakan tugasnya ia mempunyai batas-batas tertentu, ia
tidak dapat menuruti keinginannya sendiri. Dalam membuat peraturan desa, kepala
desa harus meminta pendapat mesyarakat dalam rapat desa, khususnya mengenai
urusan yang menyangkut Desa, urusan yang sangat penting, Kepala Desa wajib
berunding dengan rakyat yang berhak memilih Kepala Desa dan orang yang
dipandang sesepuh dan menurut adat dipandang terkemuka.
Oleh karena itu, Kepala Desa merupakan administrator pembangunan,
administrator pemerintaah dan administrator kemasyarakatan Desa. Ia mengadakan
koordinasi dan kontrol atas segala kegiatan pembangunan di desa, terutama yang
dilaksanakan oleh, untuk dan dari desa, yang diselenggarakan oleh lembaga-
lembaga desa.
Derasnya laju pembangunan di desa adalah mencerminkan dari kegiatan,
kreatifitas dan daya inisiatif Pemerintah Desa, tepatnya Kepala Desa untuk
terlaksananya pembangunan tersebut. Pembangungunan desa diusahakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan taraf hidup dan kehidupan masyarakat Desa yang meliputi peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa dan pengembangan Lembaga Keuangan Desa serta ketertiban dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat menambah kemampuan dan kesanggupan masyarakat desa menaikkan hasil
produksinya. Dengan meluaskan produksi akan bertambah luas lapangan kerja dan bertambahnya lapangan kerja akan menaikkan pendapatan masyarakat. Ini merupakan pekerjaan rumah Kepala Desa yang tidak mudah.
B. MASALAH
________________________________________
Page 15
2002 digitized by USU digital library
15
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka masalah
yang muncul dalam tulisan ini adalah Apa Kewajiban Kepala Desa sebagai pelopor
pembangunan ?.
C. TUJUAN
1. Untuk mengetahui apa kewajiban Kepala Desa sebagai pelopor pembangunan
desa ?
2. Untuk mengetahui apa makna pembangunan desa ?
________________________________________
Page 16
2002 digitized by USU digital library
16
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Desa
Desa menurut pasal 1 BAB I UU No. 22/99 adalah Kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setmpat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yanmg diakui
dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.
Dari pengertian diatas maka dapat kita lihat bahwa pada hakikatnya Desa
bukanlah daerah otonom, sebab dalam pasal 2 ayat 1 UU No.22/99 telah dijelaskan
bahwa hanya ada dua tingkat daerah otonom yaitu Daerah Tingkat I dan Daerah
Tingkat II. Desa juga bukan merupakan suatu satuan wilayah yang berdiri sendiri
tetapi adalah satuan ketatanegaraan yang berkedudukan langsung dibawah
kecamatan. Satuan ketatanegaraan maksudnya mencakup wilayah yang tertentu
batas-batasnya, jumlah penduduk yang merupakan masyarakat tertentu, dan suatu
satuan organisasi pemerintahan yang disebut Pemerintah Desa.
B. Unsur-Unsur Desa
Yang dimaksud dengan unsur-unsur Desa ialah komponen-komponen
pembentuk Desa sebagai satuan ketatanegaraan. Komponen-komponen tersebut
ialah :
a. Wilayah Desa
Yang dimaksud dengan wilayah Desa ialah suatu satuan wilayah yang
tertentu batas-batasnya, yang secara fisik terdiri atas unsur daratan, angkasa dan
bagi desa pantai, desa pulau atau desa kabupaten, suatu perairan, sebagai lokasi
pemukiman dan sumber nafkah yang memenuhi persyaratan tertentu.
Dari pengertian tersebut maka wilayah Desa haruslah memenuhi persyaratan
tertentu agar dapat dikelola secara efektif dan efesien, baik keluar maupun kedalam.
Syarat-syarat itu antara lain :
‹ Sedapat-dapatnya dapat berfungsi
sebagai
kesatuan wilayah pelayanan
pemrintah yang terkecil.
‹ Harus utuh, tidak terpecah, bagian-bagiannya tidak terpecah atau sama lain.
‹ Potensial bagi kelangsungan hidup bermasyarakat.
b. Penduduk atau Masyarakat Desa
Dipandang dari segi demografis, penduduk suatu Desa ialah setiap orang
yang terdaftar sebagai penduduk atau bertempat kedudukan didalam wilayah Desa
yang bersangkutan, tidak masalah dimana ia mencari nafkahnya.
Penduduk setiap Desa haruslah merupakan suatu satuan masyarakat yang
utuh. Setiap satuan masyarakat perlu diberi atau memiliki tanggung jawab tertentu
secara langsung dalam soal-soal pemerintah dan pembangunan. Agar setiap satuan
masyarakat meras bertanggung jawab secara langsung atas pembangunan dan
pemerintahan desanya, masyarakat itu harus diberi atau memiliki peranan atas
suatu atau beberapa fungsi atau langkah-langkah pemerintahan dan pembangunan.
c. Pemerintahan Desa
Berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 pasal 94, disebutkan di desa dibentuk
pemrintah Desa dan Badan Perwakilan Desa yang merupakan pemerintahan Desa.
Dalam melaksanakan tugasnya pemerintah Desa dibantu oleh perangkat desa yang
terdiri dari sekretaris desa dan kepala-kepala dusun.
Kepala desa dalam kedudukannya memiliki fungsi dan peranan ganda, yang
menempatkannya pada kedudukan dan peranan strategis dalam mata rantai
administrasi pembangunan. Mantan Menteri Lingkungan Hidup, Emil Salim
mengatakan bahwa, disatu pihak ia mewakili dan berfungsi sebagai alat pemerintah,
________________________________________

dan dipihak lain ia berfungsi sebagai alat dan mewakili masyarakat. Pemerintah Desa
diharapkan menjadi sarana yang efektif, baik dalam rangka meningkatkan
keberhasilan program pemerintah maupun dalam rangka menggerakkan partisipasi
masyarakat. Tomothy mahoney (dalam Gary E. Hansen; 1984 : 184) berpendapat
bahwa dengan komunikasi yang semakin intensif dengan dunia luar, fungsi ganda
Kepala Desa/Lurah berkembang menjadi intermediator yang berperanan penting.
Kepala Desa berkedudukan sebagai alat pemerintahan desa dan pelaksanaan
pemerintahan diatas desa. Sesuai dengan kedudukan dimaksud, Kepala Desa
mempunyai tugas pokok untuk pemerintahan urusan rumah tangga sendiri,
menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat, dan
menumbuhkan serta mengembangkan semangat gotong royong masyarakat sebagai
sendi yang utama pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di desa.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kepala Desa mempunyai
fungsi untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah
tangganya, menggerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayah desanya, melaksanakan kegiatan dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, melaksankan koordinasi dan menyelenggarakan kegiatan dalam rangka urusan dari pemrintahan lainnya. Menurut UU No.22 tahun 1999 pasal 101, Tugas dan Kewajiban Kepala Desa adalah :
a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa
b. Membina Kehidupan masyarakat desa
c. Membina perekonomian desa
d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa dan
f. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.
Untuk membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya
dibentuklah sekretaris desa sebagai unsur stafnya.
Adapun kedudukan, tugas dan fungsi sekretaris desa adalah sebagai berikut :
a. Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pembantu pimpinan dibidang
ketatausahaan.
b. Sesuai dengan kedudukan tersebut, sekretaris desa mempunyai tugas pokok
untuk menyelenggarakan pelaksanaan administrasi pemerintahan, administrasi
pembangunan, administrasi
kemasyarakatan dan memberikan pelayanan
ketatausahaan.
c. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, sekretaris desa mempunyai
fungsi untuk melaksanakan urusan administrasi umum dan melaksanakan urusan
surat menyurat, kearsipan dan laporan, melaksanakan urusan keuangan serta
tugas Kepala Desa dalam hal Kepala Desa berhalangan dalam melaksanakan
tugasnya. Untuk memperlancar tugas-tugas dan fungsi sekretaris desa maka dibentuklah kepala-kepala urusan. Kepala urusan mempunyai tugas untuk menjalankan kegiatan pemerintah desa dalam kepemimpinan Kepala Desa di wilayahnya. Sedangkan fungsi kepala-kepala urusan adalah melaksanakan kegiatan- kegiatan urusan pembangunan, kesejahteraan, dan urusan-urusan umum sesuai
bidang tugasnya masing-masing serta melaksanakan pelayanan administrasi Kepala
Desa. Selanjutnya demi kelancaran tugas dan jalannya pemerintahan desa, maka
dalam desa dibentuk dusun yang dikepalai oleh kepala dusun, sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 tahun 1981.
________________________________________
Page 18
2002 digitized by USU digital library
18
Kepala dusun adalah unsur pelaksana tugas kepala desa dengan wilayah kerja
tertentu. Kepala Dusun diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas nama Bupati
Kepala daerah Tingkat II atas usul Kepala Desa.
Dengan gambaran tersebut diatas maka dapatlah dikatakan bahwa perangkat
pemerintah desa mempunyai tugas serta peranan yang sangat penting dalam
terlaksananya pemerintahan desa yang menyangkut masalah pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan dalam usaha meningkatkan partisipasi
masyarakat desa, sehingga pembangunan nasional dapat terwujudkan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat
pedesaan khususnya.
C. Pembangunan Desa
Sejak dahulu di Indonesia telah ada satuan-satuan masyarakat kecil yang
menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. (Bayu Suryaningrat; 1976 : 4).
Selanjutnya sesuai dengan perkembangan jaman desa terus berkembang dan
menjadi perhatian utama di banyak negara-negara berkembang. Untuk itu
pembangunan desa mau tidak mau harus dilaksanakan dalam rangka pengentasan
kemiskinan masyarakat.
Lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan pembangunan masyarakat desa adalah
meninggikan taraf penghidupan masyarakat desa dengan jalan melaksanakan
pembangunan yang integral dari masyarakat desa, berdasarkan asas kekuatan
sendiri serta asas pemufakatan bersama antara anggota-anggota masyarakat desa
dengan bimbingan serta bantuan alat-alat pemerintah yang bertindak sebagai suatu
keseluruhan dalam rangka kebijaksanaan umum yang sama.
Pembangunan desa ditujukan untuk segenap masyarakat, dengan demikian
pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat desa.
Pembangunan desa bukanlah terfokus dalam satu bidang saja, akan tetapi harus
seimbang, serasi dan mencakup segala bidang. Jelasnya dikatakan bahwa
keseluruhan kegiatan pembangunan yang berlangsung di pedesaan dan meliputi
seluruh aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan
mengembangkan swadaya gotong-royong (Keppres No.21/1989 : 26).
Pembangunan desa adalah suatu pembangunan yang diarahkan untuk
meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dan didasarkan kepada
tugas dan kewajiban masyarakat desa (Agusthoa Kaswata; 1985 : 24).
Dari beberapa pendekatan atas pelaksanaan pembangunan desa dapat
dikemukakan :
a. Pembangunan desa yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia
seutuhnya adalah suatu pembangunan akan langsung menyentuh kebutuhan
sebahagian besar rakyat Indonesia, dimana lebih dari 80% penduduk bermukim di pedesaan.
b. Pembangunan desa mencakup keseluruhan aspek kehidupan dan penghidupan
masyarakat desa, dan terdiri atas sektor dan program yang saling berkaitan yang
dilaksanakan oleh masyarakat dengan bantuan dan bimbingan pemerintah
melalui berbagai departemen dan non tanggung jawab masing-masing.
c. Pembangunan desa mempunyai makna yang lebih hakiki bagi masyarakat
Indonesia karena dalam realisasi fisiknya justru bersifat menyeluruh dan
menyebar luas keseluruh pelosok pedesaan serta dengan menggali segala
potensi dengan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk memadukannya.
d. Pembangunan desa mempunyai arti yang sangat strategis dalam rangka
pembangunan nasional, karena desa beserta masyarakatnya merupakan
landasan atau basis dari kekuatan politik, ekonomi, sosial budaya, dan
pertahanan keamanan. Ini dapat diartikan sebagai titik sentral dari pembangunan
nasional, karena pembangunan desa merupakan pembangunan yang langsung
________________________________________
Page 19
2002 digitized by USU digital library
19
bersangkutan dengan masyarakat yang berada di pedesaan. Semua jenis
pembangunan, baik pembangunan sektoral, pembangunan regional maupun
pembangunan khusus (inpres), semuanya diarahkan kepedesaan.
e. Pada akhirnya pembangunan desa tidak mungkin hanya dilakukan oleh sepihak
saja tanpa koordinsasi dan kerja sama dari semua pihak, baik pemerintah pusat,
daerah sampai pemerintah desa. Dari sini pulalah perlu inisiatif bahwa, beban
dan tanggung jawab pembangunan bukanlah tugas ringan, justru berhasil
tidaknya pembangunan desa akan berakibat langsung kepada kehidupan dan
penghidupan sebagian besar masyarakat Indonesia.
Dengan melihat pendekatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh
warga desa maka pembangunan desa dapat dilihat sebagai suatu proses dan
metode. Dikatakan sebagai proses kare memperlihatkan jalannya proses perubahan
yang berlangsung dari cara yang tradisional ke arah yang lebih maju dan lebih
menekankan kepada aspek perubahan yang terjadi pada masyarakat, baik yang
menyangkut aspek sosial maupun aspek pisikologisnya. Dan sebagai metoda berarti
bahwa pembangunan desa akan mengusahakan agar masyarakat berkemampuan
dan sumber-sumber yang mereka miliki.
Dalam pelita VI dikatakan bahwa : pembangunan desa adalah usaha
pembangunan dari masyarakat pada unit pemerintahan terendah yang harus
dilaksanakan dan dibina secara terus menerus, sistematis dan terarah sebagai
bagian penting dalam usaha pembangunan negara yang menyeluruh (Depdagri
Dirjend Bangdes; 1981 : 12).
Pembangunan desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung
di pedesaan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara
terus menerus dengan mengembangkan swadaya gotong-royong (I. Nyoman
Beratha; 1982 : 71).
Berdasarkan uraian-uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa pembangunan desa dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu dengan imbangan kewajiban yang serasi antara pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah wajib memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan, sedangkan masyarakat memberikan partisipasinya dalam bentuk swakarsa dan swadaya gotong-royong masyarakat pada setiap pembangunan yang diinginkan. Partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan tersebut diwujudkan melalui: Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dan program pembinaan Kesejahteraan Keluarga. Dengan demikian jelaslah didalam melaksanakan pembangunan desa, prakarsa dan swadaya gotong-royong masyarakatlah yang utama yang memegang faktor kunci dalam mencapai keberhasilan pembangunan desa tersebut. Pemerintah hanyalah membimbing, mengawasi, menumbuhkan dan mengembangkan prakarsa dan swadaya serta inisiatif dari masyarakat dengan jalan memberi bantuan baik material, saran, prasarana maupun dalam peningkatan kecakapan dan penyelenggaraan kursus-kursus serta latihan-latihan kerja. Jadi jelaslah bahwa pembangunan desa tersebut dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat desa itu sendiri sehingga keberhasilan pembangunan desa tersebut ditentukan oleh dan dari masyarakat itu sendiri dengan melihat rasa tanggung jawab didalam mambangun desanya.
________________________________________
Page 20
2002 digitized by USU digital library
20
BAB III
PENUTUP
Kepala Desa meskipun sebagai pimpinan di desa yang harus mampu
mempelopori pembangunan harus didukung oleh masyarakatnya. Kepala Desa harus
mampu meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat, kepala desa harus mampu
menggerakkan masyarakatnya agar sadar lingkungan, mampu mengembangkan
usaha ekonomi desa dan mengembangkan keuangan desa.
Sebagai pembuat kebijaksanaan bersama-sama dengan lembaga-lembaga
lain yang dibentuk, Kepala Desa juga sekaligus sebagai pelaksana kebijaksanaan dan
melakukan pembinaan dan pengawasan pembangunan di desanya. Agar pembangunan yang diharapkan dapat terwujud, maka Kepala Desa harus mampu menggerakkan masyarakat agar berpartisipasi dan mempunyai kesadaran yang cukup tinggi dalam rangka membangun desanya.
________________________________________
Page 21
2002 digitized by USU digital library
21
DAFTAR PUSTAKA
Bayu Surjaningrat, Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan, Aksara Baru,
Jakarta, 1985.
Bintoro Tjokroamidjojo, Pengantar AdministrasiPembangunan, LP3ES, Jakarta, 1986.
Departemen Dalam Negeri Dirjen Bangdes, Himpunan Peraturan-Peraturan Tentang
LKMD, Jakarta, 1981.
F.X.Siola, Pembangunan dan Pengembangan Desa Terpadu, Usaha Nasional,
Surabaya, 1985.
Koentjaraningrat, Masalah-Masalah Pembangunan, LP3ES, Jakarta 1984.
LAN, Sistem Administrasi Negara Indonesia, Haji Mas Agung, Jakarta, 1993.
Soewarno Handajaningrat dan R. Hindratmo, Landasan dan Pedoman Kerja
Administrasi Pemerintahan Daerah, Kota dan Desa, Gunung Agung, Jakartaa,
1984.
Soetarjo, K. Desa, Balai Pustaka, Jakarta, 1984.
Suwarsono dan Alvin Y.SO, Perubahan Sosial dan Pembangunan Indonesia, PL3ES,
Jakarta, 1991.
Suwigno, Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-Sumber Pendapatan Desa,
Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
Taliziduhu Ndraha, Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
——–, Pembangunan Masyarakat, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

6 Komentar »

  1. Mr WordPress Said:

    Hi, this is a comment.
    To delete a comment, just log in, and view the posts’ comments, there you will have the option to edit or delete them.

  2. juzzto Said:

    wadah

  3. juzzto Said:

    kok ngak ada ninggalin komentar seh? napa

  4. deny becak Said:

    [-o<assalammualikum wr.wb [-o<
    sukses buat hasil karya anak bangsa yg satu ini
    semoga hasil karya nya semakin baik dan bagus
    juzz ……….. perfeck lha hasik karya mu yg satu ini
    pengen aku buat karya sebagus ini juzz
    insya allah kl ada waktu aku pasti buat
    ok sekain dulu comend aku juzz
    good luck n happy nice day for u my friend
    [-o<assalammualikum wr.wb [-o<

  5. Ak ra mudeng blas mas

  6. juzzto Said:

    “matursembah nuwun yoh wes menehi koment nang blog ku”


{ RSS feed for comments on this post} · { TrackBack URI }

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: